Menyambungkan yang Tidak Nyambung

Menyambungkan yang Tidak Nyambung

Tak terasa kita segera memasuki pengujung tahun. Untuk membuat rencana ke depan, pasti kita melihat apa yang sudah terjadi 11 bulan terakhir. Tahun ini kita menyaksikan beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja agribisnis. Pada komoditas pangan, pemerintah mengklaim selama dua tahun Kabinet Kerja produksi pangan menuai kenaikan yang signifikan meskipun menghadapi fenomena El Nino dan La Nina. Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2016 di Boyo lali, Jawa Tengah, Mentan Amran Sulaiman mem banggakan prestasi tersebut di hadapan para petani yang hadir. Produksi padi misalnya me ningkat 9 juta ton. Pada 2014 produksi padi sebanyak 70,8 juta ton gabah kering giling (GKG) dan 2016 menjadi 79,1 juta ton. Jagung yang pada 2014 seba nyak 19 juta ton naik menjadi 23 juta ton pada 2016.

Tentu kita menyambut baik dan mengapresiasi hasil kerja keras pemerintah dan pastinya para petani di lapangan. Namun kita masih ingin mengingatkan pemerintah untuk menyambungkan produksi tersebut dengan para konsumennya secara lebih baik.

Kita ambil contoh jagung dikaitkan dengan industri unggas. Kisah klasik ketidaknyambungan masih terjadi hari ini. Memang, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog menangani pengadaan dan pendistribusian jagung serta stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen (industri pakan ternak). Namun di lapangan peternak masih mengeluhkan ketersediaan dan harga jagung yang melebihi harga acuan Menteri Perdagangan, yaitu Rp3.650 (curah) dan Rp3.750 (kemasan) per kg.

Ini tak terlepas dari pola produksi jagung nasional yang menurun pada bulan-bulan akhir tahun bersamaan musim hujan karena banyak lahan untuk bertanam padi. Usul kita memperkuat fungsi Bulog dalam menyerap produksi nasional yang berjuta-juta tersebut dalam musim panen untuk dijadikan cadangan nasional. Tentu dengan fasilitas pe ngeringan dan penyimpanan yang memadai sehingga kualitas jagung masih tetap bagus sesuai standar industri.

Apalagi Presiden Jokowi juga pada peringatan HPS menjanjikan 2018 pemerintah tidak akan impor jagung lagi. Fungsi Bulog benar-benar diandalkan agar dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga jagung. Walhasil dari sisi petani, peternak, dan in dustri pakan ternak menguntungkan secara wajar. Pada gilirannya produksi ternak mencapai kualitas yang bagus dan harganya terjangkau konsumen.

Pada komoditas ternak, tahun ini diwarnai dengan terpuruknya harga ayam dan telur di bawah harga po kok produksi (HPP) sehingga peternak berdemo di depan istana Presiden pada awal Maret silam. Dan masih pula ditambah kongres peternak rakyat di Taman Mini Jakarta November lalu. Peternak menyerukan perbaikan regulasi yang memungkinkan mereka bertahan.

Di kalangan industri sapi potong, pemerintah memutuskan membuka impor daging kerbau dari India yang selama bertahun-tahun ditahan tak boleh masuk. Kebijakan ini sebaiknya tidak dipertahankan dalam jangka panjang karena berpotensi mele mahkan semangat para peternak lokal dalam memenuhi kebutuhan daging sapi.

Terkait kebijakan importasi bakalan sapi potong yang mengharuskan juga memasukkan sapi indukan sampai 20%, semangatnya baik, untuk menam bah rahim, bukan lagi memindah rahim sapi dari satu wilayah ke wilayah lain seperti selama ini terjadi, agar populasi sapi meningkat. Namun pelaksanaannya lumayan berat lantaran mengimpor induk berarti investasi selama tiga tahun. Kalau setahun impor tiga kali, berarti tiga kali pula mereka harus men datangkan induk. Sampai waktu tertentu, kandang mereka akan penuh oleh sapi induk sehingga ke giatan penggemukan sapi bakalan tidak bisa dilakukan lagi.

Sebaiknya pelaksanaan regulasi tersebut secara bertahap. Di samping itu para pelaku usaha pembibitan juga perlu mendapat insentif misalnya dengan pembebasan bea masuk sapi indukan. Pemerintah juga perlu memberikan kredit pemeliharaan sapi untuk kelompok peternak yang mendapat sapi-sapi bantuan pemerintah supaya bisa terpelihara dengan baik dan target kenaikan populasi tercapai.